Indonesia Maju dengan Rencana Redenominasi Mata Uang

Kemajuan Legislatif dan Timeline Implementasi

Pemerintah Indonesia membuat kemajuan signifikan dalam rencana redenominasi rupiah, dengan RUU yang diusulkan kini termasuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 ¹

. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi bahwa meskipun RUU tersebut merupakan bagian dari rencana legislasi, Kementerian Keuangan bukan merupakan otoritas utama untuk inisiatif ini.

Peran dan Tanggung Jawab dalam Proses Redenominasi

Bank Indonesia (BI) akan memainkan peran penting dalam implementasi redenominasi, bekerja sama erat dengan DPR ¹

. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan bahwa saat ini BI fokus pada menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa redenominasi bukanlah prioritas langsung.

Tantangan Implementasi dan Periode Transisi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa proses redenominasi akan melibatkan beberapa tahap, termasuk periode transisi yang panjang biasanya berlangsung selama tiga tahun ¹

. Ini termasuk satu tahun untuk sosialisasi, satu tahun untuk transisi, dan tahun terakhir untuk implementasi. Proses ini akan memerlukan perubahan undang-undang yang ada, termasuk UU No. 7/2011 tentang Mata Uang dan UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Implikasi Ekonomi dan Prospek Masa Depan

Redenominasi diharapkan dapat menyederhanakan transaksi keuangan dengan berpotensi mengubah nilai nominal mata uang (misalnya, dari Rp1.000 menjadi Rp1). Keputusan akhir implementasi redenominasi ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sementara proses legislasi sedang berlangsung, BI tetap fokus pada prioritas kebijakan moneter saat ini.