Badan Investasi Danantara Hadapi Tantangan Tata Kelola

Latar Belakang dan Mandat

Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) melalui dua undang-undang penting: UU No. 1/2025 dan UU No. 16/2025. Badan pengelola investasi ini diberi mandat untuk mengonsolidasikan pengelolaan BUMN dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Pembentukan Danantara dipandang sebagai langkah penting dalam strategi ekonomi Indonesia, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Tantangan dan Risiko

Meski memiliki tujuan ambisius, pembentukan Danantara juga diiringi beberapa kekhawatiran kritis dari para ahli. Nagara Institute menyoroti risiko tata kelola dan hukum yang signifikan terkait pengelolaan aset yang diproyeksikan mencapai $900 miliar. Kekhawatiran utama berkaitan dengan potensi penyalahgunaan aset dan investasi tidak produktif jika mekanisme transparansi dan pengawasan yang kuat tidak diterapkan sejak awal.

Analisis Ahli

Satya Arinanto, peneliti senior di Nagara Institute, menekankan bahwa tanpa kerangka pengawasan dan tata kelola yang ketat, konsolidasi aset dalam skala besar dapat menyebabkan risiko sistemik. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa campur tangan politik dan kerentanan investasi global dapat semakin memperumit operasional Danantara.

Jalan ke Depan

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli merekomendasikan penerapan struktur tata kelola transparan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Memperkuat aspek-aspek ini akan sangat krusial dalam memastikan Danantara mencapai tujuannya sambil meminimalkan potensi risiko. Kesuksesan Danantara kemungkinan akan menjadi ujian penting bagi kemampuan Indonesia dalam mengelola reformasi ekonomi berskala besar secara efektif.