Menteri Keuangan Indonesia Mengkritik Kebijakan Restitusi Pajak Perusahaan Batu Bara

Kontroversi Kebijakan Restitusi Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengkritik keras kebijakan restitusi pajak saat ini untuk perusahaan tambang batu bara, menyatakan bahwa hal itu mengakibatkan kerugian besar bagi negara ¹

. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan untuk mengklaim kembali pajak yang telah dibayarkan, termasuk pajak penghasilan dan royalti, sehingga menghasilkan penerimaan pemerintah yang negatif.

Solusi yang Diusulkan: Bea Keluar Ekspor Batu Bara

Untuk mengatasi masalah ini, Purbaya mengusulkan penerapan bea keluar ekspor batu bara, yang saat ini tidak dikenakan. Bea keluar yang diusulkan akan bertingkat berdasarkan harga batu bara, dengan tarif mulai dari 5% hingga 11% ²

. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menerima pendapatan yang adil dari industri batu bara sambil menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Alasan di Balik Perubahan Kebijakan

Purbaya menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Ia berpendapat bahwa kebijakan restitusi pajak saat ini bertentangan dengan prinsip ini dengan pada dasarnya mensubsidi perusahaan batu bara yang kaya ¹

.

Reaksi Pemangku Kepentingan

Meskipun proposal tersebut telah menghadapi protes dari pengusaha batu bara, Purbaya tetap yakin bahwa kebijakan baru ini pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pendapatan yang dihasilkan dari bea keluar akan digunakan untuk program pembangunan dan inisiatif kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan bencana dan pendidikan ²

.

Sumber

1. [Detik Finance - Purbaya Kesal Restitusi Pajak Perusahaan Batu Bara](
2. [Detik Finance - Purbaya Sentil Keras Perusahaan Batu Bara](