Kementerian Keuangan RI Dapat Wewenang Baru dalam Pengelolaan Mata Uang

Fleksibilitas Fiskal yang Ditingkatkan dalam APBN 2026

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan perubahan kebijakan signifikan dalam APBN 2026 melalui UU No. 17/2025, memberikan Kemenkeu wewenang baru dalam pengelolaan komposisi mata uang. Perkembangan ini memungkinkan kementerian keuangan untuk melakukan rekomposisi posisi rupiah dan valuta asing, kemampuan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

Fitur Utama Kebijakan Baru

1. Pengelolaan SAL yang Lebih Luas: Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kini dapat ditempatkan di luar BI, memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.
2. Wewenang Rekomposisi Mata Uang: Kemenkeu dapat menyesuaikan komposisi mata uang untuk mengelola risiko nilai tukar dengan lebih baik.
3. Mitigasi Risiko Fiskal: Kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan keberlanjutan fiskal dan mengurangi kerentanan terhadap ketidakpastian pasar.

Implikasi bagi Pengelolaan Keuangan

Perubahan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan fiskal Indonesia terhadap fluktuasi mata uang dan biaya utang. Dengan memungkinkan Kemenkeu untuk secara aktif mengelola eksposur mata uang, pemerintah berpotensi mengurangi dampak volatilitas nilai tukar pada anggaran negara.

Konteks Pasar dan Ekonomi

Pemberian wewenang baru ini terjadi pada saat kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian, dengan pasar valuta mengalami volatilitas signifikan. Pendekatan proaktif pemerintah Indonesia dalam pengelolaan fiskal menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mengejar tujuan pembangunan.

Sumber

1. [Kontan - Fleksibilitas Menkeu Purbaya](
2. [Kontan - Aturan Terbaru di APBN 2026](