Ekspansi Fiskal Menciptakan Ketegangan antara Pemerintah dan Bank Indonesia

Kebijakan Moneter dan Fiskal yang Bertentangan

Ekspansi fiskal agresif Indonesia di 2025 telah menciptakan tantangan signifikan bagi pengelolaan kebijakan moneter. Defisit anggaran besar pemerintah, yang berpotensi melampaui batas 3% PDB, telah menekan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendukung kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Dilema Kebijakan Fiskal-Moneter

Peneliti Senior CSIS Deni Friawan menyoroti bahwa ekspansi fiskal pemerintah telah membatasi efektivitas kebijakan moneter BI. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar untuk membiayai defisit telah memaksa BI melakukan intervensi pasar untuk menjaga harga SBN. Intervensi ini menciptakan dilema bagi BI karena harus menyeimbangkan antara menambah likuiditas melalui pembelian SBN dan menyerap likuiditas berlebih melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kritik terhadap Kebijakan SRBI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kebijakan SRBI BI, yang dianggap menyerap likuiditas pasar meskipun pemerintah telah berupaya menyuntikkan dana ke sistem perbankan. Pemerintah sebelumnya telah menginjeksi Rp276 triliun ke bank untuk meningkatkan peredaran uang. Deni Friawan membantah bahwa tindakan BI diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dan menyatakan bahwa masalah sebenarnya terletak pada pengelolaan fiskal pemerintah yang 'tidak hati-hati'.

Langkah-Langkah Kebijakan BI

BI telah menerapkan berbagai langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan, antara lain: 1. Pembelian SBN di pasar sekunder yang mencapai Rp327,45 triliun hingga 16 Desember 2025; 2. Penerbitan SRBI untuk manajemen likuiditas; 3. Penyediaan fasilitas FX swap dan repo bagi perbankan dengan nilai akumulasi masing-masing melebihi Rp1.000 triliun.

Implikasi dan Outlook Masa Depan

Dinamika kebijakan fiskal-moneter saat ini menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan BI. Sementara bank sentral telah mendukung pembiayaan pemerintah melalui pembelian SBN, tujuan kebijakan yang bertentangan telah menciptakan distorsi pasar. Ke depan, para ahli menyarankan bahwa disiplin fiskal sangat penting untuk memungkinkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan menjaga stabilitas makroekonomi.