Executive Summary

Key insights and market outlook

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah Indonesia telah menjangkau 41,9 juta penerima dengan penyaluran Rp 41,3 triliun per 18 November 2025, atau 58,2% dari anggaran Rp 71 triliun ¹

. Program ini telah menciptakan 556.735 lapangan kerja dan beroperasi melalui 15.369 unit pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di 38 provinsi. Analis ekonomi memperkirakan program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7-8% dengan menstimulasi berbagai sektor termasuk pertanian dan UMKM ².

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Program Makan Bergizi Gratis Indonesia Menunjukkan Kemajuan Signifikan dan Dampak Ekonomi

Tinjauan Program

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan substansial sejak diluncurkan. Per 18 November 2025, program ini telah berhasil menyalurkan Rp 41,3 triliun kepada 41,9 juta penerima di seluruh Indonesia ¹

. Ini merupakan 58,2% dari total anggaran Rp 71 triliun, menunjukkan momentum implementasi yang signifikan.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Program MBG telah menciptakan 556.735 lapangan kerja melalui operasionalnya, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Program ini beroperasi melalui 15.369 unit pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, memastikan cakupan yang luas ¹

. Analis ekonomi dari Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan bahwa program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7-8% dengan menstimulasi berbagai sektor termasuk pertanian, peternakan, dan UMKM ².

Distribusi Regional

Implementasi program menunjukkan penetrasi regional yang bervariasi:

Pulau Jawa: 25,68 juta penerima dilayani oleh 9.107 unit SPPG
Sumatera: 8,6 juta penerima dilayani oleh 3.142 unit SPPG
Wilayah lain: Cakupan signifikan di Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua ¹
Source 1
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8220503/anggaran-mbg-terserap-rp-41-triliun-capai-41-9-juta-penerima

Tantangan dan Rencana Masa Depan

Meski telah mencapai kemajuan, masih terdapat tantangan, terutama di Jakarta dimana tingginya harga tanah telah membatasi pendirian unit SPPG. BGN sedang mencari solusi alternatif, termasuk skema sewa yang mirip dengan yang digunakan di daerah terpencil ³

.

Kementerian Keuangan telah memperingatkan bahwa alokasi anggaran yang tidak optimal mungkin akan ditarik kembali jika tidak dimanfaatkan secara optimal pada akhir tahun. BGN bekerja untuk mempercepat implementasi program sambil mengatasi isu yang muncul seperti potensi inflasi harga pangan di daerah dengan konsentrasi SPPG tinggi ⁴

.