KPPU Dorong Modernisasi Hukum Persaingan Usaha untuk Atasi Tantangan Ekonomi Digital

Penekanan pada Perlunya Pembaruan Regulasi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan urgensi modernisasi hukum persaingan usaha untuk mengatur secara efektif ekonomi digital yang berkembang pesat. Undang-Undang Persaingan Usaha yang berlaku sejak 1999 dianggap tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas platform dan praktik bisnis digital modern. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyatakan bahwa hukum yang ada belum mengikuti perubahan fundamental dalam struktur pasar sejak implementasinya.

Tantangan dalam Regulasi Pasar Digital

KPPU mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengatur pasar digital, termasuk peran ganda platform digital sebagai pasar dan pesaing dalam ekosistem mereka sendiri. Struktur ini berpotensi menciptakan risiko persaingan baru yang tidak tercakup secara memadai oleh regulasi saat ini, seperti praktik anti-persaingan berbasis data dan diskriminasi algoritmik. Fanshurullah memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang adaptif, praktik-praktik ini dapat menghambat inovasi dan membatasi 진입 baru ke pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen karena pilihan yang terbatas.

Pendekatan Kolaboratif dalam Modernisasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan ini, KPPU mengambil pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, asosiasi bisnis, dan mitra strategis seperti PROSPERA. KPPU telah menugaskan empat studi penelitian untuk mendukung modernisasi hukum persaingan usaha, yang berfokus pada evaluasi efektivitas hukum saat ini, kesenjangan dengan standar internasional, strategi pembaruan hukum di era digital, dan hubungan antara kebijakan persaingan usaha dengan kesejahteraan konsumen.

Konteks Internasional dan Proses Aksesi OECD

Proses aksesi Indonesia ke OECD semakin menekankan perlunya penyesuaian hukum persaingan usaha dengan standar internasional. Instrumen hukum OECD telah menyoroti kelemahan dalam kerangka regulasi Indonesia saat ini, khususnya dalam menangani persaingan pasar digital dan netralitas kompetisi. Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mencatat bahwa studi penelitian yang dilakukan bersama PROSPERA telah memberikan wawasan penting, termasuk kebutuhan akan keahlian teknologi khusus di dalam KPPU untuk mengatur praktik bisnis digital secara efektif.

Arah Masa Depan KPPU

Para ahli akademis yang berpartisipasi dalam diskusi, termasuk Prof. Mohamad Ikhsan dari Universitas Indonesia, menyarankan bahwa KPPU perlu mengubah perannya melampaui sekadar lembaga penegak hukum. KPPU diharapkan menjadi arsitek daya saing nasional di era digital, yang memerlukan pergeseran dari penegakan ex-post tradisional ke pendekatan regulasi yang lebih proaktif. Transformasi ini dipandang krusial untuk meningkatkan lanskap persaingan dan kesejahteraan konsumen di Indonesia dalam ekonomi digital.