Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkuat Pengawasan Praktik Anti-Persaingan

Memperkuat Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan memastikan praktik pasar yang adil. Pendekatan proaktif KPPU termasuk pemberian sanksi signifikan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam perilaku anti-persaingan, dengan denda Rp695 miliar hingga 30 November 2025. Ini merupakan peningkatan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah 'Serakahnomics' - istilah yang digunakan Presiden Prabowo untuk menggambarkan praktik bisnis eksploitatif yang mengutamakan keuntungan di atas persaingan sehat.

Tindakan Penegakan Hukum

Tindakan penegakan hukum KPPU telah komprehensif, mencakup berbagai sektor dan praktik bisnis. Beberapa perkembangan penting meliputi:

1. Pengawasan Merger dan Akuisisi: KPPU menerima 141 notifikasi senilai Rp1,3 kuadriliun pada 2025, dengan aktivitas signifikan di sektor pertambangan dan logistik
2. Pencegahan Kartel: Penghapusan praktik bundling yang merugikan di sektor peternakan ayam
3. Perjanjian Waralaba yang Adil: Lebih dari 5.000 perjanjian waralaba telah dibuat lebih transparan dan adil bagi mitra UMKM
4. Pengawasan Pengadaan Publik: KPPU mengidentifikasi praktik persekongkolan tender dalam 12 kasus, memastikan penggunaan dana publik yang lebih baik

Mendukung Program Pemerintah

KPPU sangat aktif dalam mendukung inisiatif pemerintah penting. Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPPU telah merekomendasikan agar seleksi pemasok dilakukan secara transparan dan memprioritaskan UMKM serta koperasi untuk mencegah praktik kartel dan memastikan distribusi yang adil. Pendekatan proaktif ini bertujuan mencegah eksploitasi dan memastikan manfaat program pemerintah mencapai sasaran yang tepat.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Saat Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, KPPU menghadapi tantangan baru dalam menjaga persaingan sehat. Isu-isu yang muncul seperti kolusi algoritmik dan praktik self-preferencing oleh platform digital besar menjadi perhatian serius. Sebagai respons, KPPU sedang mengembangkan instrumen hukum baru untuk mengatasi praktik anti-persaingan modern ini sambil terus mendukung inisiatif seperti program 'Koperasi Merah Putih' melalui praktik tata kelola yang lebih baik.

Lanskap Persaingan Pasar

Skor persaingan pasar Indonesia saat ini berada di angka 52 menurut laporan World Bank B-Ready 2024, dengan indeks persaingan usaha nasional pada level 4,95/7. Untuk mencapai target pertumbuhan 8%, studi menunjukkan bahwa indeks persaingan perlu ditingkatkan sebesar 29% menjadi 6,33. Hal ini menggarisbawahi peran penting KPPU dalam menciptakan lapangan bermain yang adil bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.