Ketidaksinkronan Data Pertanahan Menghambat Upaya Kedaulatan Pangan RI

Klasifikasi Lahan Tak Seragam di Seluruh Tingkat Administratif

Manajemen data pertanahan Indonesia mendapat sorotan setelah Menteri Nusron Wahid mengungkapkan adanya ketidaksinkronan signifikan dalam klasifikasi lahan di berbagai tingkat administratif. Masalah ini sangat relevan mengingat target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan 87% lahan baku sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 12/2025.

Perbedaan Tingkat Provinsi dan Daerah

Ketidaksinkronan data terlihat dalam beberapa aspek. Meskipun 24 provinsi telah memasukkan LP2B dalam rencana tata ruang mereka, mencakup 94% total luas lahan sawah, data lebih rinci menunjukkan adanya kesenjangan di tingkat kabupaten/kota. Menteri Nusron menunjukkan bahwa 314 kabupaten/kota belum menetapkan KP2B dengan tepat dalam rencana tata ruang lokal, menciptakan diskoneksi antara perencanaan tingkat provinsi dan lokal.

Implikasi bagi Rencana Pembangunan Nasional

Ketidaksinkronan ini memiliki implikasi luas bagi rencana pembangunan nasional, terutama dalam mencapai swasembada pangan dan energi. Data yang tidak konsisten tidak hanya menghambat manajemen lahan efektif tapi juga berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan tak terkendali, mengancam produktivitas pertanian dan target kedaulatan pangan.

Jalan ke Depan

Menangani ketidaksinkronan data ini akan memerlukan koordinasi erat lintas tingkat pemerintahan. Kementerian ATR/BPN perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah untuk menyeragamkan klasifikasi lahan dan memastikan implementasi efektif kebijakan nasional di lapangan. Keselarasan ini krusial untuk mencapai target RPJMN dan keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.