Key insights and market outlook
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah membutuhkan integritas moral yang kuat di kalangan pejabat dan transformasi digital dalam administrasi tanah. Nusron menyatakan bahwa korupsi internal adalah enabler utama aktivitas mafia tanah, dan bahwa digitalisasi serta perbaikan regulasi akan menjadi sia-sia jika pejabat bersedia berkolusi. Ia menekankan bahwa mafia tanah hanya dapat beroperasi ketika ada pihak internal yang membuka pintu bagi kegiatan ilegal.
Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN, menekankan bahwa kunci keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga pada integritas moral yang kuat di kalangan pejabat BPN. Menurut Nusron, masalah fundamental yang memungkinkan operasi mafia tanah adalah korupsi internal di BPN.
Menteri menjelaskan bahwa aktivitas mafia tanah berkembang ketika ada kolusi antara penjahat dan pihak internal. Ia menyatakan, "Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya." Pernyataan ini menekankan pentingnya perilaku etis di kalangan pejabat publik dalam mencegah kejahatan terkait tanah.
Nusron mengakui bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Pernyataannya sebelumnya tentang mafia tanah yang terus ada "sampai kiamat kurang dua hari" bukan bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa negara modern selalu berhadapan dengan tantangan antara kekuatan yang menjaga ketertiban dan yang mencoba merusaknya.
Menteri menekankan bahwa meskipun digitalisasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan regulasi adalah langkah penting dalam memberantas mafia tanah, upaya ini akan sia-sia jika masih ada kemauan untuk berkompromi di kalangan pejabat BPN. Administrasi saat ini berfokus pada penciptaan sistem yang kuat untuk meminimalkan peluang korupsi dan malapraktik dalam administrasi tanah.
Land Administration Reform Initiative
Anti-Land Mafia Measures