Klarifikasi Bandara di Morowali: IMIP dan Maleo

Latar Belakang Kontroversi

Kontroversi baru-baru ini muncul terkait Bandara Khusus IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan tuduhan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa personel keamanan dan pengawasan negara yang memadai. Bandara ini melayani PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebuah kompleks industri besar di wilayah tersebut. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan status hukum bandara tersebut, menyarankan bahwa bandara itu beroperasi seperti "negara dalam negara" tanpa pengawasan yang tepat dari otoritas seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Membedakan Antara Bandara IMIP dan Maleo

Kebingungan semakin meningkat dengan adanya bandara lain di wilayah yang sama: Bandara Maleo, juga dikenal sebagai Bandara Bungku. Bandara umum ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Menurut Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro, seorang ahli dari ITB, kedua bandara tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bandara Maleo adalah bandara umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sebaliknya, Bandara Khusus IMIP adalah fasilitas pribadi yang melayani kebutuhan kawasan industri.

Status Hukum dan Operasional

Sementara beberapa pihak telah menyatakan kekhawatiran tentang Bandara Khusus IMIP yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, bandara ini tercatat dalam database Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bandara khusus di bawah pengawasan Otorita Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Klarifikasi ini sangat penting untuk memahami bahwa bandara tersebut tidak sepenuhnya tidak diatur. Namun, kurangnya personel keamanan yang terlihat telah menjadi titik pertentangan dan perhatian publik.

Kesimpulan

Kontroversi seputar Bandara Khusus IMIP menyoroti perlunya pemahaman publik yang lebih jelas tentang berbagai jenis bandara yang beroperasi di Indonesia, terutama di kawasan industri. Sementara Bandara Khusus IMIP dan Bandara Maleo berbeda dalam fungsi dan pengelolaan, kebingungan publik dapat dimengerti mengingat kedekatan dan kesamaan nama mereka. Memastikan pengawasan yang tepat sambil mendukung operasional industri tetap menjadi tantangan utama bagi otoritas yang berwenang.