Indonesia Terapkan KUHAP Baru untuk Meningkatkan Kepastian Investasi

Ketentuan Utama dan Dampak bagi Bisnis

Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam memperbaiki kerangka hukumnya dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Desember 2025. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan terus mengawal implementasi hukum baru ini, terutama dampaknya terhadap entitas korporasi dan kepastian investasi.

Keadilan Restoratif dan Penundaan Penuntutan

KUHAP baru memperkenalkan dua inovasi utama: mekanisme keadilan restoratif dan perjanjian penundaan penuntutan. Ketentuan ini menandai pergeseran menuju praktik hukum yang lebih fleksibel dan ramah bisnis. Ketua Apindo Shinta W. Kamdani menekankan bahwa perubahan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Implikasi bagi Sektor Korporasi

Pengenalan prinsip keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi beban hukum pada korporasi dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Sementara itu, perjanjian penundaan penuntutan akan memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghadapi tuntutan hukum segera, sehingga berpotensi mendorong kepatuhan dan pelaporan sendiri.

Perspektif Pemerintah

Keputusan pemerintah untuk memperbarui kerangka hukum menunjukkan komitmennya untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Respons Komunitas Bisnis

Apindo secara aktif memantau implementasi KUHAP baru, terutama bagaimana ketentuan-ketentuannya akan diterapkan dalam praktik. Komunitas bisnis optimis bahwa perubahan ini akan membawa kepastian hukum yang lebih besar dan mengurangi risiko regulasi. Asosiasi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa hukum baru ini mencapai tujuannya sambil melindungi kepentingan bisnis.