Indonesia Menerapkan Skema Kompensasi Energi Baru

Perbaikan Jangka Pendek untuk BUMN Energi

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema kompensasi baru untuk BUMN energi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2025, yang ditandatangani pada 6 November 2025. Peraturan ini mewajibkan bahwa 70% kompensasi untuk subsidi bahan bakar minyak dan listrik akan dicairkan setiap bulan berdasarkan review perhitungan bulanan. Langkah ini dipandang oleh analis sebagai upaya perbaikan arus kas jangka pendek daripada penyelesaian masalah fundamental.

Perspektif Analis tentang Dampak Keuangan

Ronny P Sasmita, Analis Senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mencatat bahwa meskipun kebijakan ini akan memperkuat posisi keuangan PLN dan Pertamina, langkah ini lebih tepat digambarkan sebagai perbaikan arus kas jangka pendek daripada penguatan fundamental. "Ini adalah langkah taktis, bukan solusi strategis," tambah Sasmita, menyoroti bahwa hal ini mengurangi tekanan keuangan harian namun tidak mengatasi masalah keuangan struktural.

Implikasi untuk BUMN Energi

Skema kompensasi baru ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas PLN dan Pertamina, BUMN listrik dan minyak Indonesia. Dengan menerima 70% kompensasi mereka setiap bulan, perusahaan-perusahaan ini akan mengalami manajemen arus kas yang lebih baik. Namun, analis mengingatkan bahwa langkah ini tidak menyelesaikan tantangan keuangan mendasar yang dihadapi entitas ini.