Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru untuk tahun 2026, yang menawarkan suku bunga tetap 6% dan memungkinkan penarikan berulang tanpa batas untuk sektor produktif ¹

. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), para ahli memperingatkan potensi risiko termasuk peningkatan tekanan kredit dan moral hazard jika tidak diiringi dengan mitigasi risiko yang memadai. Alokasi KUR untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp300 triliun, dengan harapan mencapai Rp320 triliun pada tahun berikutnya ¹.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Meluncurkan Skema KUR Baru untuk 2026 di Tengah Kekhawatiran

Tinjauan Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru untuk tahun 2026, yang mencakup beberapa perubahan signifikan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM. Kebijakan baru ini mencakup suku bunga tetap 6% dan memungkinkan penarikan berulang tanpa batas untuk sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan ¹

. Alokasi KUR untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp300 triliun, yang menunjukkan komitmen finansial besar untuk mendukung usaha mikro dan kecil.

Analisis dan Kekhawatiran Ahli

Analis Institute for Development of Economics & Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan kekhawatiran bahwa skema baru ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan kredit dan moral hazard jika tidak dikelola dengan baik ¹

. Rizal mencatat bahwa meskipun kebijakan ini dapat memperluas pembiayaan UMKM secara masif, namun juga berisiko mendorong pinjaman berlebihan dan mendorong penyalur mengejar target. "Tanpa mitigasi risiko yang memadai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas kredit dan mendorong moral hazard," kata Rizal ¹.

Dampak dan Implementasi Sektor

Kebijakan ini diperkirakan akan sangat menguntungkan sektor produktif seperti pertanian dan bisnis yang berorientasi ekspor. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, melaporkan bahwa penyaluran KUR telah mencapai Rp238 triliun pada November 2025, sekitar 83% dari target Rp286 triliun untuk tahun ini ¹

. Kementerian juga telah mencapai alokasi 60,7% untuk sektor produktif, sedikit di atas target 60%.

Pengawasan Legislatif dan Rekomendasi

Anggota DPR telah mendesak penyaluran KUR yang lebih terfokus. Andhika Satya Wasistho dari Komisi VII DPR menekankan perlunya pemantauan dan bimbingan yang tepat bagi penerima KUR, menyatakan bahwa bank BUMN tidak hanya mengejar target debitur baru tetapi harus memastikan bantuan yang jelas dan terukur bagi peminjam ²

.

Proyeksi Masa Depan

Pemerintah optimis dengan potensi skema ini, dengan proyeksi meningkatkan alokasi KUR menjadi Rp320 triliun untuk tahun 2026 dan menargetkan penyaluran 65% ke sektor produktif, yang merupakan peningkatan 5% dari alokasi saat ini ¹

. Kementerian juga bertujuan untuk memformalkan pekerja sektor informal dan menargetkan 8-11 juta pekerjaan yang diserap di sektor UMKM.