OJK Cabut Izin 7 BPR dan BPRS pada 2025

Menangani Penipuan dan Tata Kelola Buruk

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS pada tahun 2025. Keputusan ini diambil karena bank-bank tersebut memiliki tata kelola yang buruk, penipuan, dan masalah modal. Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, bank-bank yang dicabut izinnya mengalami masalah keuangan dan operasional yang signifikan.

Alasan Pencabutan Izin

Keputusan OJK untuk mencabut izin bank-bank tersebut didasarkan pada kegagalan bank dalam menjaga modal yang memadai dan kinerja buruk akibat penipuan. OJK menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menjamin industri keuangan yang sehat dan mencegah masalah yang berkepanjangan dalam sistem keuangan nasional.

Daftar Bank yang Terkena Dampak

1. BPR Bumi Pendawa Raharja, berlokasi di Cianjur, Jawa Barat
2. BPR Nagajayaraya Sentrasentosa, berlokasi di Nganjuk, Jawa Timur
3. BPR Artha Kramat, berlokasi di Tegal, Jawa Tengah
4. BPR Syariah Gayo Perseroda, berlokasi di Takengon, Aceh
5. BPRS Gebu Prima, berlokasi di Medan, Sumatera Utara
6. BPR Dwicahaya Nusaperkasa, berlokasi di Batu, Jawa Timur
7. BPR Disky Surya Jaya, berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Tindakan OJK ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas sektor keuangan Indonesia. Dengan mencabut izin bank-bank yang berkinerja buruk dan melakukan penipuan, OJK bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan stabilitas keuangan. Langkah ini diharapkan memiliki dampak positif pada kesehatan keseluruhan industri perbankan.