Inisiatif Reformasi Birokrasi Indonesia Mendapatkan Momentum

Seruan Presiden untuk Transformasi

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya birokrasi Indonesia untuk menjadi lebih responsif dan efisien. Dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Prabowo mengarahkan lembaga pemerintah untuk bertransformasi menjadi sistem yang lebih responsif. Presiden menyoroti bahwa birokrasi Indonesia dikenal lamban, tidak bersih, dan sering mempersulit masyarakat ¹

Tantangan Utama Reformasi

Rini Widyantini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang menghambat reformasi birokrasi:

1. Kurangnya Sinergi: Program yang terfragmentasi, kebijakan yang tumpang tindih, dan koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak efisien dan tidak konsisten.
2. Komitmen yang Rendah: Reformasi sering kali dipandang sebagai agenda institusional daripada agenda nasional, yang didorong oleh target dan tunjangan kinerja masing-masing lembaga.
3. Kapasitas yang Tidak Merata: Variasi dalam sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur digital menyebabkan kualitas birokrasi yang tidak merata di berbagai lembaga.

Roadmap Reformasi 2025-2029

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menyepakati lima arah utama reformasi birokrasi selama 2025-2029:

1. Transformasi Digital
2. Talenta berkinerja tinggi dan kompeten
3. Budaya birokrasi yang etis dan inovatif
4. Organisasi yang agile dan adaptif berkinerja tinggi
5. Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

Agenda reformasi akan dipandu oleh empat prinsip utama: partisipatif, berkelanjutan, berdampak, dan mengakomodasi keberagaman pemerintah. Rini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan harmonisasi kebijakan untuk memastikan implementasi yang berhasil.