Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan dengan realisasi anggaran yang rendah, dengan hanya 70,81% dari Rp 1.414,88 triliun APBD terealisasi hingga 20 Desember 2025. Para ahli mengaitkan hal ini dengan masalah struktural pengelolaan fiskal bukan sekadar masalah teknis akhir tahun. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa meskipun pendapatan daerah telah mencapai 82,93% dari target, pengeluaran tetap lambat, terutama untuk belanja modal dan barang/jasa.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Realisasi Anggaran Daerah Indonesia Melambat di Tengah Tantangan Fiskal Struktural

Rendahnya Pengeluaran Meskipun Pendapatan Tinggi

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam melaksanakan anggaran mereka, dengan realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai hanya Rp 1.001,93 triliun atau 70,81% dari total anggaran per 20 Desember 2025 ²

³. Lambatnya pengeluaran ini sangat mengkhawatirkan mengingat pendapatan daerah lebih berhasil, mencapai 82,93% dari target pada periode yang sama ³.

Masalah Struktural dalam Pengelolaan Fiskal

Lambatnya realisasi anggaran bukan hanya masalah teknis akhir tahun, namun dipandang sebagai cerminan masalah struktural yang lebih dalam dalam pengelolaan fiskal daerah ²

. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), menekankan bahwa pola penundaan belanja oleh pemerintah daerah menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pola Pengeluaran dan Potensi SiLPA

Komposisi pengeluaran yang terealisasi menunjukkan bahwa porsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai (sekitar 40%), diikuti belanja barang dan jasa (28,95%), dan belanja modal (10,7%) ³

. Dengan dana yang belum digunakan secara signifikan (Rp 412,95 triliun tersisa), terdapat kekhawatiran tentang potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun fiskal ².

Respons Pemerintah

Kementerian Keuangan menekankan bahwa lambatnya realisasi bukan untuk mengontrol defisit fiskal secara artifisial, namun lebih untuk fokus pada pengeluaran yang berkualitas ¹

. Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menyatakan bahwa pemerintah tetap dinamis dalam menanggapi perkembangan fiskal, terutama di minggu-minggu terakhir Desember 2025.

Implikasi dan Outlook Masa Depan

Tren saat ini dalam realisasi anggaran daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal mereka. Kementerian Keuangan kemungkinan akan terus memantau situasi ini dengan ketat dan mungkin akan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah struktural ini.