Executive Summary

Key insights and market outlook

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa ormas keagamaan tetap akan menerima IUP meskipun sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi ¹

². Pemerintah telah membentuk kerangka hukum melalui berbagai peraturan, termasuk peraturan menteri yang ditandatangani pada 14 November 2025 ¹.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Pastikan Izin Tambang Ormas Tetap Berlanjut

Kerangka Hukum Dibentuk Meski Ada Judicial Review

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa ormas keagamaan tetap akan menerima izin usaha pertambangan (IUP) meskipun sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi ¹

². Pemerintah telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung kebijakan ini, termasuk UU No. 3/2020, PP No. 96/2021, dan Permen No. 18/2025 ¹.

Detail Regulasi Izin Tambang

Permen ESDM No. 18/2025 yang ditandatangani pada 14 November 2025, mengatur secara spesifik tentang pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Menurut peraturan ini, ormas keagamaan dapat diberikan IUP dengan luas maksimum 25.000 hektare untuk mineral logam dan 15.000 hektare untuk batubara ¹

.

Posisi Pemerintah terhadap Gugatan

Bahlil menekankan bahwa proses judicial review di MK tidak akan menghentikan implementasi kebijakan IUP untuk ormas keagamaan. Ia menyatakan bahwa pemerintah menyadari adanya judicial review, namun kerangka hukum yang ada memungkinkan kebijakan ini untuk terus berlanjut ²

.

Implikasi bagi Ormas Keagamaan

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) telah menyelesaikan proses perizinan tambang selama Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi ¹

. Sementara itu, Muhammadiyah saat ini sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian ESDM ¹.

Sumber

[Detik Finance - Bahlil Buka-bukaan soal Jatah Tambang buat Muhammadiyah](
[Detik Finance - Bahlil Pastikan Ormas Keagamaan Tetap Bisa Kelola Tambang Meski Digugat di MK](

References