Rencana Redenominasi Rupiah: Pandangan Berbeda antar Lembaga

Latar Belakang dan Status Terkini

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah memasukkan RUU redenominasi rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dengan target penyelesaian pada 2026. Redenominasi melibatkan penyederhanaan denominasi mata uang tanpa mengubah nilai riilnya. Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa proses ini akan direncanakan dengan matang, mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas politik dan ekonomi, serta kesiapan teknis ¹

Perspektif Berbeda tentang Implementasi

Lembaga pemerintah berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang rencana redenominasi. Menteri Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rencana tersebut belum dibahas secara detail di Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebaliknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa RUU tersebut telah dimasukkan dalam rencana strategis Kementerian untuk 2025-2029. Purbaya menekankan bahwa implementasi redenominasi sepenuhnya merupakan wewenang BI dan tidak akan terjadi segera. Anggota DPR juga menunjukkan bahwa RUU tersebut masih dalam daftar panjang Prolegnas dan tidak akan diprioritaskan dalam waktu dekat ¹

Pertimbangan Teknis dan Tantangan Implementasi

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menekankan bahwa proses redenominasi akan dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan momentum yang tepat. Faktor-faktor kunci termasuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta kesiapan teknis yang mencakup aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi. Bank sentral meyakinkan bahwa rencana tersebut tidak akan mempengaruhi daya beli mata uang atau nilai tukarnya terhadap barang dan jasa. Anggota DPR, seperti Martin Manurung, menekankan bahwa redenominasi membutuhkan berbagai kondisi terpenuhi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi terkendali ¹