Key insights and market outlook
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi/reasuransi untuk melakukan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat akhir 2026 1
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan semua perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menyelesaikan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) mereka paling lambat akhir 2026, sebagaimana diatur dalam POJK 11/2023 Pasal 9 1
Pihak industri memiliki pandangan yang beragam mengenai spin-off yang akan datang. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), atau JMA Syariah, mencatat bahwa meskipun spin-off akan menyebabkan peningkatan biaya operasional dan tekanan persaingan dalam jangka pendek, hal ini juga menghadirkan peluang bagi perusahaan dengan modal, tata kelola, dan strategi distribusi yang kuat untuk memperluas pangsa pasar melalui konsolidasi dan peningkatan skala bisnis 1
Demikian pula, PT Asuransi Jasindo Syariah mengharapkan regulasi spin-off ini akan mengubah struktur industri. Meskipun akan ada fase penyesuaian dalam hal permodalan, tata kelola, dan strategi bisnis dalam jangka pendek, perusahaan percaya bahwa pada tahun 2026-2027, industri akan menjadi lebih sehat, fokus, dan kompetitif 3
OJK tetap optimis tentang masa depan industri asuransi syariah setelah spin-off. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa prospek industri akan semakin cerah setelah kewajiban spin-off dipenuhi 2
Spin-off yang diwajibkan ini diperkirakan akan memiliki beberapa implikasi penting bagi industri asuransi syariah:
Mandat OJK bagi perusahaan asuransi untuk melakukan spin-off unit usaha syariah mereka sebelum akhir 2026 akan mentransformasi industri asuransi syariah Indonesia. Meskipun transisi ini mungkin menimbulkan tantangan jangka pendek, para pemangku kepentingan industri dan regulator sama-sama melihat manfaat jangka panjang yang signifikan, termasuk pasar asuransi syariah yang lebih kompetitif dan kuat.
Sharia Business Unit Spin-off Mandate
Insurance Industry Consolidation
Regulatory Compliance Deadline