Indonesia Perkuat Kepatuhan Pajak dengan Kekuasaan Inspeksi Baru

Mekanisme Pengawasan yang Ditingkatkan

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan peraturan baru melalui PMK No. 111/2025, memberi kuasa kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan. Perkembangan signifikan dalam administrasi pajak ini efektif mulai 1 Januari 2026.

Lingkup Kekuasaan Baru

Peraturan baru ini memungkinkan DJP melakukan pengawasan komprehensif termasuk: pemantauan wajib pajak terdaftar, identifikasi wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan kepatuhan pajak regional. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Implementasi dan Dampak

Kekuasaan yang ditingkatkan yang diberikan kepada DJP menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Dengan memungkinkan inspeksi mendadak, otoritas pajak dapat lebih efektif mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan, berpotensi meningkatkan pengumpulan pendapatan dan menciptakan lingkungan pajak yang lebih adil.