Otoritas Pajak Indonesia Menerapkan Pendaftaran Coretax Wajib bagi Pegawai Negeri

Seruan Mendesak untuk Pendaftaran Sebelum Batas Waktu Akhir Tahun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah mengeluarkan pengingat mendesak bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri untuk mendaftar sistem administrasi pajak Coretax. Batas waktu pendaftaran ditetapkan pada 31 Desember 2025, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025.

Keharusan Pendaftaran yang Komprehensif

Proses pendaftaran tidak hanya melibatkan pembuatan akun, tetapi juga prosedur verifikasi wajib. Pegawai negeri harus memastikan mereka memiliki: 1. Akun Coretax terdaftar, 2. Verifikasi akun sebagai wajib pajak selesai, 3. Memperoleh kode otoritas elektronik/sertifikat elektronik (KO/SE).

Dampak pada Proses Pelaporan Pajak

Pendaftaran dan verifikasi yang berhasil akan memungkinkan para abdi negara ini untuk melaporkan pajak penghasilan pribadi tahunan melalui sistem Coretax mulai tahun pajak 2025. DJP menekankan bahwa upaya modernisasi ini sangat penting untuk merampingkan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

Timeline Implementasi dan Kepatuhan

DJP telah proaktif dalam mengkomunikasikan keharusan ini melalui saluran resmi, termasuk akun Instagram mereka (@ditjenpajakri). Otoritas pajak menekankan bahwa kepatuhan terhadap pendaftaran ini wajib bagi semua personel yang terkena dampak, menandai langkah signifikan dalam transformasi digital administrasi pajak Indonesia.