Penolakan Badan Komoditas Strategis dalam RUU Komoditas

Latar Belakang Usulan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang disusun oleh Badan Legislatif DPR RI awalnya mencakup pembentukan Badan Komoditas Strategis. Badan yang diusulkan ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mengatur komoditas strategis di Indonesia. Namun, pada rapat kerja tanggal 26 November 2025, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan penolakan terhadap usulan ini.

Argumen Utama Menentang Badan Baru

Para menteri berpendapat bahwa mekanisme koordinasi antarkementerian yang ada saat ini sudah cukup untuk mengelola komoditas strategis. Mereka menekankan bahwa pembentukan badan baru akan berlebihan dan tidak diperlukan. Menteri Budi menyatakan bahwa kerangka kerja yang ada memungkinkan koordinasi efektif antara kementerian dan lembaga terkait dalam menentukan kebijakan komoditas strategis.

Implikasi dari Keputusan

Penolakan terhadap usulan Badan Komoditas Strategis memiliki implikasi signifikan bagi kerangka regulasi Indonesia terkait komoditas strategis. Hal ini menunjukkan preferensi untuk mempertahankan status quo dan memanfaatkan struktur kelembagaan yang ada daripada menciptakan entitas birokrasi baru. Keputusan ini dapat menyederhanakan implementasi kebijakan dan menghindari beban administratif tambahan yang terkait dengan pembentukan badan baru.

Arah ke Depan

Meskipun RUU Komoditas akan terus melalui proses legislasi, penghapusan ketentuan badan yang diusulkan dapat menghasilkan kerangka regulasi yang lebih fokus. Undang-undang ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan terkait komoditas strategis.