Jakarta Terapkan Pembebasan Pajak Bumi 100% untuk Sekolah Swasta

Keputusan Bersejarah untuk Mendukung Sektor Pendidikan

Dalam langkah bersejarah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada sekolah swasta yang beroperasi di Jakarta. Pembebasan menyeluruh ini mencakup semua jenjang pendidikan swasta, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Kebijakan ini, yang diformalkan melalui Keputusan Gubernur Pramono Anung No. 857/2025, menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan.

Latar Belakang Perubahan Kebijakan

Keputusan untuk membebaskan sekolah swasta dari PBB-P2 didorong oleh pengakuan pemerintah terhadap beban keuangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan ini. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Gubernur, mengungkapkan bahwa ide ini muncul setelah meninjau kebijakan yang ada dan mengumpulkan umpan balik dari pengelola sekolah swasta yang berjuang dengan pembayaran PBB yang besar. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap tantangan jangka panjang yang dihadapi oleh penyedia pendidikan swasta di Jakarta.

Dampak Potensial terhadap Biaya SPP dan Aksesibilitas Pendidikan

Sementara efek langsung dari pembebasan pajak adalah pengurangan biaya operasional bagi sekolah swasta, implikasi jangka panjangnya bisa berupa potensi penurunan biaya SPP bagi siswa. Dengan mengurangi salah satu tekanan keuangan signifikan pada pengelola sekolah, pemerintah berharap menciptakan sistem pendidikan swasta yang lebih berkelanjutan dan terjangkau di Jakarta. Kebijakan ini sangat penting karena menandai pendekatan baru dalam mendukung infrastruktur pendidikan swasta di ibu kota.