Pedagang di Jakarta Protes Rancangan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

Keprihatinan Bisnis terhadap Pembatasan Merokok yang Baru

Pemilik usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima dan warung makan, menyatakan penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang saat ini sedang dalam proses finalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Peraturan ini dipandang berpotensi membahayakan usaha kecil yang khawatir tidak dapat mematuhi pembatasan area merokok yang diusulkan.

Keprihatinan Utama dari Pemilik Usaha

1. Keterbatasan Ruang: Sebagian besar warung makan kecil (warteg) memiliki ruang terbatas, biasanya sekitar 4mx6m, sehingga mustahil membuat area merokok terpisah.
2. Dampak Ekonomi: Para pedagang sudah berjuang dengan harga barang pokok yang tidak stabil, dan peraturan baru ini dapat semakin mengurangi pendapatan mereka.
3. Ketakutan Penegakan Hukum: Pemilik usaha khawatir tentang potensi tindakan penegakan hukum dan sanksi atas ketidakpatuhan.

Perwakilan dan Tanggapan Industri

Izzudin Zindan, juru bicara Koalisi UMKM Jakarta dan ketua Komunitas Warung Merah Putih, bersuara lantang tentang dampak negatif peraturan ini. Dia mendesak DPRD DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kembali peraturan tersebut, terutama ketentuan yang terkait dengan pembatasan penjualan dan perluasan zona bebas rokok. Komunitas ini menyerukan pendekatan yang lebih seimbang yang mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil.