Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Menuai Penolakan Pengusaha

Kekhawatiran Ekonomi Disuarakan Asosiasi Pengusaha

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta menghadapi resistensi besar dari berbagai sektor usaha. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta mengungkapkan kekhawatiran serius tentang potensi dampak negatif terhadap pemulihan industri. Menurut Sutrisno Iwantono, ketua PHRI Jakarta, industri perhotelan dan restoran masih berada di bawah tekanan berat dengan tingkat hunian hotel masih di bawah level pra-pandemi sementara biaya operasional terus meningkat.

Kekhawatiran Utama Pengusaha

1. Dampak Pemulihan Ekonomi: Pemimpin usaha khawatir bahwa peraturan baru dapat semakin menghambat proses pemulihan ekonomi.
2. Pengurangan Pendapatan: Pembatasan dianggap berpotensi merusak pendapatan usaha di saat daya beli masyarakat masih dalam proses pemulihan.
3. Tantangan Operasional: Industri seperti perhotelan dan restoran khawatir tentang implikasi praktis implementasi kawasan tanpa rokok.

Perspektif Industri

Industri perhotelan di Jakarta sangat khawatir karena masih berjuang mencapai tingkat hunian pra-pandemi. Dengan biaya operasional yang meningkat dan daya beli masyarakat yang masih lesu, pemilik usaha percaya bahwa langkah regulasi tambahan dapat memperburuk tantangan mereka. Ketua PHRI menekankan bahwa industri ini masih dalam keadaan rentan dan membutuhkan dukungan, bukan tambahan restriksi.