Perda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Menuai Kekhawatiran Bisnis

Menyeimbangkan Perlindungan Kesehatan dan Kepentingan Bisnis

Rencana implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Jakarta telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri pariwisata. PHRI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap aspek perlindungan kesehatan dari peraturan tersebut sambil menekankan pentingnya pendekatan seimbang yang mempertimbangkan dampak potensial terhadap iklim usaha.

Konsesi Penting dan Pertimbangan Bisnis

Setelah fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa konsesi penting dibuat untuk mengatasi kekhawatiran bisnis. Ini termasuk penghapusan larangan penjualan dan pemajangan rokok, serta pengecualian untuk hotel dan restoran dari perluasan peraturan KTR. Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI Jakarta, menekankan bahwa konsesi ini harus dipertahankan dan tidak diperketat lebih lanjut selama implementasi peraturan.

Signifikansi Ekonomi Sektor Pariwisata

Sektor hotel dan restoran dianggap strategis dan padat karya dalam ekonomi Jakarta. PHRI Jakarta menekankan bahwa peraturan apa pun yang mempengaruhi sektor ini harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada iklim usaha dan lapangan kerja. Asosiasi ini menyambut upaya Kementerian dalam mengakomodasi aspirasi bisnis sambil menjaga tujuan kesehatan masyarakat.

Jalan ke Depan

Tantangan terletak pada implementasi peraturan KTR yang efektif sambil menjaga daya tarik bisnis di wilayah tersebut. Keterlibatan PHRI Jakarta menyoroti pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam membentuk peraturan yang menyeimbangkan tujuan kesehatan masyarakat dengan realitas ekonomi.