Larangan Total Tembakau di Jakarta Picu Kekhawatiran Industri Event

Pembatasan Komprehensif dalam Rancangan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta telah menyusun rancangan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup larangan total produk tembakau di ibu kota. Rancangan peraturan yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 draft tersebut melarang kegiatan seperti periklanan, promosi, pemberian sponsor, penjualan, dan pembelian rokok di kawasan tanpa rokok.

Kekhawatiran Industri dan Dampak Potensial

Eka Nugraha, Ketua DPD Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DKI Jakarta, mengungkapkan kekhawatiran besar tentang dampak peraturan ini terhadap industri event. Menurut Nugraha, larangan total dan pembatasan ini dapat sangat berdampak pada sektor event yang sudah berjuang keras. Industri ini menghadapi tantangan akibat langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan lebih sedikit event yang diselenggarakan.

Implikasi Ekonomi

Industri event di Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui berbagai event sepanjang tahun. Larangan total produk tembakau dan aktivitas terkait dapat menyebabkan kehilangan peluang sponsorship dan tantangan operasional bagi penyelenggara event. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah event di Jakarta, yang berdampak tidak hanya pada industri event tapi juga sektor terkait seperti perhotelan dan pariwisata.

Konteks Regulasi dan Langkah Berikutnya

Rancangan peraturan ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk menciptakan kawasan tanpa rokok di Jakarta. Meskipun manfaat kesehatan dari larangan ini jelas, para pemangku kepentingan industri mendesak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi ekonomi dan konsekuensi tak terduga pada bisnis yang sangat bergantung pada penyelenggaraan event dan sponsorship.