Japan Proposes New Rules to Force Foreign Investors to Divest Shares if National Security is Threatened
Back
Back
2
Impact
4
Urgency
Sentiment Analysis
BearishNeutralBullish
PublishedJan 9
Sources1 verified

Jepang Usulkan Aturan Baru untuk Paksa Investor Asing Jual Saham jika Keamanan Nasional Terancam

Tim Editorial AnalisaHub·9 Januari 2026
Executive Summary
01

Executive Summary

Key insights and market outlook

Jepang mengusulkan amendemen terhadap undang-undang penyaringan investasi asing, memberikan otoritas kekuasaan untuk memaksa investor asing melepas saham secara retroaktif jika dinilai berisiko terhadap keamanan nasional atau ekonomi. Langkah ini bertujuan melindungi perusahaan dan rantai pasokan strategis, terutama dari investor China 1

. Para ahli menilai hal ini tidak akan secara signifikan menghalangi aktivitas M&A kecuali bagi investor berisiko tinggi.

Full Analysis
02

Deep Dive Analysis

Jepang Perkuat Pengawasan Investasi Asing dengan Kekuasaan Divestasi Baru

Langkah Pengamanan Nasional yang Lebih Kuat

Jepang berencana memperkenalkan perubahan signifikan pada regulasi investasi asing, memungkinkan otoritas untuk memerintahkan investor asing melepas kepemilikan saham secara retroaktif jika mereka dinilai berisiko terhadap keamanan nasional atau ekonomi. Langkah ini mewakili pergeseran besar dalam lanskap investasi Jepang, terutama menargetkan investor China yang semakin aktif di pasar Jepang 1

.

Fitur Utama Regulasi yang Diusulkan

  1. Otoritas Divestasi Retroaktif: Undang-undang yang diusulkan akan memungkinkan otoritas untuk meninjau dan berpotensi membatalkan investasi yang dilakukan hingga lima tahun yang lalu.
  2. Cakupan yang Diperluas: Regulasi baru akan mencakup tidak hanya investasi langsung tetapi juga investasi tidak langsung melalui perusahaan induk asing.
  3. Proses Peninjauan yang Lebih Ketat: Sementara ambang batas pelaporan wajib saat ini adalah 1% kepemilikan, aturan baru akan fokus pada investor berisiko tinggi, terutama mereka yang berpotensi terkait dengan pengumpulan intelijen asing.
  4. Penyesuaian dengan Standar Internasional: Jepang bertujuan untuk menyelaraskan proses penyaringan investasinya dengan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Jerman yang sudah memiliki kekuasaan divestasi retroaktif serupa.

Dampak Pasar dan Analisis Ahli

Meski regulasi baru ini terkesan restriktif, sebagian besar ahli percaya bahwa regulasi ini tidak akan secara signifikan mempengaruhi aktivitas M&A di Jepang. Yohsuke Higashi, pengacara M&A di Mori Hamada & Matsumoto, menyatakan bahwa "kecuali bagi investor China yang mungkin dikategorikan berisiko tinggi, perubahan ini tidak akan secara umum menghalangi M&A atau investasi langsung lainnya pada perusahaan Jepang." 1

Pemerintah Jepang telah memperketat kontrol terhadap investasi asing sejak 2017 ketika perusahaan China diwajibkan bekerja sama dengan lembaga intelijen negaranya. Pergeseran regulasi ini muncul seiring Jepang mengalami aktivitas pasar saham tertinggi dan meningkatnya minat investor asing setelah reformasi tata kelola perusahaan.

Implikasi Ekonomi dan Strategis

Aturan baru ini mencerminkan keseimbangan Jepang antara menjaga keterbukaan investasi dan melindungi keamanan ekonominya. Sementara arus investasi asing meningkat 45% menjadi $33 miliar tahun lalu menurut data LSEG, pemerintah sangat khawatir tentang akuisisi strategis oleh entitas asing.

Seperti yang diamati Nicholas Benes, pendiri Board Director Training Institute of Japan, "Niat Jepang adalah mencegah perusahaan China mengakuisisi perusahaan dan teknologi terbaik Jepang." 1

Perubahan yang diusulkan ini mewakili evolusi signifikan dalam proses penyaringan investasi Jepang, menandai pendekatan yang lebih tegas terhadap keamanan ekonomi sambil tetap menjaga sikap yang ramah terhadap investasi asing secara umum.

Original Sources
03

Source References

Click any source to view the original article in a new tab

Story Info

Published
1 week ago
Read Time
15 min
Sources
1 verified

Topics Covered

Investasi AsingKeamanan EkonomiRegulasi InvestasiM&A Jepang

Key Events

1

Foreign Investment Screening Law Amendment

2

Retroactive Divestment Authority Introduction

Timeline from 1 verified sources