KemenHAM dan IJMI Berkolaborasi Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Memperkuat Kerangka Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) telah menandatangani perjanjian kerja sama yang signifikan dengan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) untuk memperkuat perlindungan hak pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama strategis ini, yang bertepatan dengan Hari Migran Sedunia, menandai langkah penting dalam meningkatkan mekanisme perlindungan bagi pekerja migran.

Area Kerja Sama Utama

Perjanjian kerja sama ini mencakup beberapa area kritis: pengembangan kebijakan anti-perdagangan orang, peningkatan kesadaran HAM di tingkat desa, dan promosi prinsip bisnis dan HAM. Area fokus ini dirancang untuk menciptakan kerangka perlindungan komprehensif yang menangani tantangan multifaset yang dihadapi pekerja migran.

Dampak dan Implementasi

Try Harysantoso, Direktur Eksekutif IJMI, menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Inisiatif ini bertujuan memastikan perlindungan HAM yang lebih sistematis, terukur, dan berdampak, khususnya bagi pekerja migran yang berada dalam situasi rentan. Perjanjian ini menggarisbawahi komitmen untuk mencegah, menangani, dan memulihkan kasus yang melibatkan pekerja migran melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi.