KKP Selidiki Dugaan Pungli dalam Proses Izin Perikanan

Dugaan Biaya Tidak Resmi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan investigasi terhadap dugaan pungutan liar terkait proses perizinan penangkapan ikan. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, kementerian telah menerima banyak keluhan dari nelayan mengenai biaya tidak resmi yang diminta oleh calo selama proses perizinan. Calo atau perantara ini dilaporkan mengenakan biaya yang berlebihan dengan dalih biaya operasional sambil membantu nelayan mendapatkan izin yang diperlukan.

Respons Kementerian terhadap Keluhan

Latif menyatakan bahwa keluhan diterima dari nelayan di berbagai lokasi, menunjukkan potensi masalah yang meluas. Sebagai respons, KKP berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki tuduhan ini secara menyeluruh. Kementerian bertujuan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas dugaan pungli dan mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap mereka. Investigasi ini diharapkan dapat meringankan beban biaya tinggi dan tidak resmi pada nelayan dan bisnis perikanan.

Dampak pada Industri Perikanan

Dugaan pungli ini menambah beban keuangan yang dihadapi nelayan dan perusahaan perikanan. Praktik ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional mereka tetapi juga merusak kepercayaan terhadap proses perizinan. Dengan menangani tuduhan ini, KKP mengambil langkah penting untuk memastikan sistem yang lebih adil dan transparan dalam memperoleh izin perikanan. Langkah ini diharapkan mendukung keberlanjutan industri perikanan Indonesia dengan mengurangi biaya yang tidak perlu dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.