Sidang KPPU Soal Pinjol Berlanjut dengan Keterangan Ahli

Pakar Hukum Bisnis Memberikan Wawasan Penting

Sidang KPPU terkait dugaan kolusi penetapan suku bunga di kalangan anggota asosiasi fintech lending (AFPI) telah mendengar keterangan penting dari pakar hukum bisnis Nindyo Pramono. Ahli tersebut menekankan bahwa kepatuhan terhadap pedoman asosiasi tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kesepakatan penetapan harga antar anggota. Pramono menjelaskan bahwa produk asosiasi seperti Code of Conduct adalah keputusan unilateral yang dibuat oleh asosiasi bukan kesepakatan bersama antar berbagai pihak.

Perbedaan Hukum antara Aturan Asosiasi dan Kesepakatan Horizontal

Ahli tersebut menyoroti perbedaan hukum yang penting: aturan asosiasi tidak merupakan kesepakatan horizontal antar pelaku usaha karena tidak adanya interaksi timbal balik. Pramono menekankan bahwa untuk adanya perjanjian, harus ada interaksi timbal balik antar entitas bisnis, yang justru tidak ada dalam konteks pedoman asosiasi. Beliau menyatakan, "Produk asosiasi (seperti Code of Conduct) bukanlah perjanjian karena tidak ada interaksi timbal balik antar pelaku usaha."

Implikasi bagi Investigasi KPPU

Keterangan ini sangat signifikan karena KPPU sedang menyelidiki dugaan bahwa Code of Conduct AFPI mungkin telah memfasilitasi penetapan suku bunga kolektif di kalangan anggotanya. Pernyataan ahli ini berpotensi melemahkan asumsi awal bahwa pedoman asosiasi berfungsi sebagai platform bagi anggota untuk menentukan suku bunga secara kolektif. Sidang masih berlanjut sementara KPPU terus memeriksa struktur regulasi internal AFPI dan implementasi Code of Conduct di tingkat anggota.

Pemisahan Peran antara Pengurus Asosiasi dan Pelaku Usaha

Pramono juga menekankan pentingnya menjaga perbedaan yang jelas antara peran pengurus asosiasi dan pelaku usaha individual dalam analisis hukum. Beliau memperingatkan agar tidak mencampuradukkan kedua entitas tersebut, menyatakan bahwa keduanya harus diperlakukan secara terpisah dalam penilaian hukum KPPU. Klarifikasi ini sangat penting untuk memahami sifat dugaan kolusi dan apakah pedoman AFPI benar-benar merupakan praktik anti-persaingan.