Pemimpin Buruh Tantang Klaim Upah Minimum dan Relokasi Pabrik

Membantah Narasi Upah Tinggi

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas membantah pernyataan bahwa kenaikan upah minimum menyebabkan relokasi pabrik. Menurut Iqbal, faktor utama di balik keputusan tersebut adalah biaya sewa tanah yang tinggi, utilitas yang mahal seperti air dan jasa boiler, dan berbagai biaya tidak resmi yang dibebankan pada bisnis.

Reformasi Regulasi sebagai Solusi

Iqbal menekankan bahwa untuk mencegah relokasi pabrik lebih lanjut dan menjaga kepercayaan investor, pemerintah perlu fokus pada reformasi regulasi. Secara khusus, ia menyoroti perlunya perbaikan dalam regulasi pertanahan, kebijakan pajak, dan kebijakan cukai. "Hal pertama yang saya tanyakan kepada pengusaha adalah tentang mahalnya biaya sewa, air yang mahal, jasa boiler yang mahal, dan pajak yang tinggi. Jadi, apa yang perlu diperbaiki? Regulasi pertanahan, regulasi perpajakan, dan regulasi cukai," kata Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta.

Mengatasi Biaya Bisnis

Pemimpin buruh ini menekankan bahwa kecuali faktor biaya yang mendasar ini ditangani, relokasi pabrik akan tetap menjadi tantangan berkelanjutan bagi sektor industri Indonesia. Dengan menangani masalah ini melalui reformasi regulasi yang komprehensif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif yang menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan kebutuhan investor.