LPEI Tanggapi Temuan Audit KPK atas Pembiayaan Petro Energy

Latar Belakang Penyalahgunaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil audit forensik atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Petro Energy. Audit tersebut menemukan bahwa 90,03% dari total pembiayaan sebesar Rp966 miliar disalahgunakan per Juli 2025. Secara spesifik, Rp503,31 miliar (49,15%) digunakan untuk membayar pinjaman Petro Energy kepada LPEI, Bank DBS, dan Bank Permata, sementara Rp428,84 miliar (41,88%) dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Marin, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Petro Energy.

Respons LPEI terhadap Temuan

Menanggapi temuan ini, Dyza Rochadi, Kepala Divisi Sekretariat dan Hubungan Kelembagaan LPEI, menekankan bahwa pembiayaan yang dimaksud disalurkan antara tahun 2015 dan 2017. Ia meyakinkan bahwa LPEI telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai, sehingga penyalahgunaan tersebut tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan lembaga. Dyza juga menyatakan bahwa seluruh proses hukum terkait kasus tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menyoroti masalah serius terkait tata kelola dan pengawasan lembaga pembiayaan negara di Indonesia. Temuan KPK menunjukkan perlunya peningkatan pemantauan dan kontrol yang lebih ketat atas penggunaan dana oleh perusahaan penerima. Ketika proses hukum berlanjut, hasil kasus ini diharapkan akan memiliki implikasi bagi akuntabilitas dan transparansi BUMN dan lembaga keuangan di Indonesia.