Kota Makassar Perluas Cakupan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

Program Perlindungan Komprehensif Diluncurkan

Pemerintah Kota Makassar, bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, telah resmi meluncurkan program 'Makassar Berjasa' (Berbagi Jaminan Sosial), yang secara signifikan memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Inisiatif ini merupakan langkah maju besar dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada pekerja sektor informal.

Detail Program Utama

Program ini telah mencakup 81.466 pekerja rentan pada tahun 2025, termasuk pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh harian, dan pekerja difabel. Cakupan program meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang sepenuhnya didanai oleh APBD.

Inisiatif Jaminan Hari Tua yang Inovatif

Dalam langkah terobosan bagi Indonesia, Makassar akan menjadi kota pertama yang menerapkan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan melalui pendanaan APBD pada tahun 2026. Cakupan tambahan ini akan melindungi 45.000 pekerja lebih, dengan prioritas pada mereka yang berada di desil ekonomi terendah (1, 2, dan 3) sebagaimana diidentifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Strategi Implementasi

Kesuksesan program didukung oleh beberapa strategi kunci:

1. Sistem Keagenan yang Diperluas: Implementasi sistem 'Perisai Kota Makassar' untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat
2. Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan: Pelibatan berbagai dinas pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi masyarakat
3. Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan agen masyarakat di tingkat kecamatan untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program

Signifikansi Nasional

Inisiatif ini memposisikan Makassar sebagai model potensial di tingkat nasional untuk perlindungan pekerja rentan. Pendekatan komprehensif program dan mekanisme pendanaan inovatif melalui APBD menunjukkan komitmen progresif terhadap kesejahteraan sosial. Implementasi yang sukses di Makassar diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional Universal Coverage Jamsostek sebesar 72,50% pada tahun 2026.