Pengadilan Malaysia Tolak Permohonan Tahanan Rumah Najib Razak

Latar Belakang Skandal 1MDB

Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan penting pada Senin, 22 Desember 2025, dengan menolak permohonan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menjalani sisa hukumannya dengan tahanan rumah ²

. Najib telah menjalani hukuman penjara enam tahun sejak 2022 setelah divonis bersalah terkait skandal keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang sangat besar. Skandal 1MDB adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia, yang melibatkan penggelapan miliaran dolar dari dana investasi milik negara.

Proses Hukum dan Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan untuk menolak permohonan tahanan rumah Najib didasarkan pada temuan bahwa pengampunan royal yang mengubah hukuman awal 12 tahun menjadi enam tahun tidak diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku ²

. Hal ini menjadi dasar utama putusan pengadilan, karena menentukan bahwa syarat-syarat yang melekat pada pengampunan royal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Implikasi dari Putusan Pengadilan

Penolakan permohonan Najib menandai momen penting dalam saga hukum seputar skandal 1MDB. Ini menunjukkan komitmen peradilan Malaysia untuk menegakkan hukum, bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Putusan ini juga mencerminkan sikap pemerintah terhadap korupsi, dengan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmennya untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Sumber

1. [Kontan - Skandal 1MDB: Mantan PM Malaysia Najib Razak Hadapi Dua Putusan Penting Pekan Ini](
2. [Kontan - Pengadilan Tolak Tahanan Rumah, Mantan PM Malaysia Najib Razak Hadapi Vonis 1MDB](