Malaysia Pertahankan Program Subsidi BBM Meski Ada Usulan Bank Dunia

Pemerintah Tolak Saran Lembaga Keuangan Global untuk Naikkan Harga

Pemerintah Malaysia dengan tegas menolak usulan Bank Dunia untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), memilih untuk melanjutkan program subsidi tepat sasaran untuk bensin RON 95. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, dengan menekankan efektivitas mekanisme subsidi saat ini dalam menyeimbangkan pengelolaan anggaran negara dan kesejahteraan warga.

Unsur Penting Kebijakan Subsidi BBM Malaysia

Program BUDI MADANI RON 95 (BUDI95) yang menjadi inti strategi subsidi BBM Malaysia tetap dipertahankan meskipun ada tekanan eksternal untuk menyesuaikan harga ke tingkat pasar. Anwar Ibrahim menyoroti bahwa pendekatan subsidi yang tepat sasaran telah berhasil mengurangi pengeluaran negara sekaligus memastikan mayoritas warga tetap menerima bantuan. Program ini membedakan antara warga negara dan bukan warga negara, dengan harga RON 95 RM 1.99 per liter (sekitar Rp 8.059) untuk warga Malaysia dan RM 2.60 per liter (Rp 10.530) untuk warga asing.

Alternatif Usulan Bank Dunia

Bank Dunia merekomendasikan Malaysia untuk menghapus subsidi BBM dengan menaikkan harga menjadi RM 2.65 per liter (sekitar Rp 10.732) dan memberikan bantuan langsung kepada warga yang memenuhi syarat. Namun, pemerintah Malaysia menolak proposal ini, memilih untuk mempertahankan kontrol harga BBM sembari melanjutkan kerangka subsidi yang ada. Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan pemerintah mendapat respons positif dari masyarakat dan efektif dalam meminimalkan kebocoran subsidi kepada non-warga dan kegiatan komersial.

Implikasi bagi Pengelolaan Ekonomi Malaysia

Keputusan untuk mempertahankan struktur subsidi BBM saat ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian Malaysia dalam pengelolaan ekonomi, terutama di area sensitif seperti harga BBM. Dengan mempertahankan program subsidi, pemerintah bertujuan menjaga dukungan publik sambil mengelola tanggung jawab fiskal. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan konsumen sambil menghadapi tekanan ekonomi kompleks dari lembaga global.