Ketua MPR Klarifikasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Status Bencana Nasional

Kebijakan Presiden dalam Deklarasi Bencana

Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan bahwa kewenangan untuk menyatakan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Aceh ada di tangan Presiden Indonesia. Menurut Muzani, deklarasi semacam itu harus diformalkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Alasan di Balik Keputusan

Muzani mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden memiliki pertimbangan tertentu untuk belum menyatakan Sumatra dan Aceh sebagai daerah bencana nasional. Pernyataan Ketua MPR ini dibuat selama kunjungan ke Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Desember 2025. Meskipun sifat pasti dari pertimbangan ini belum diungkapkan, hal ini menggarisbawahi adanya deliberasi yang hati-hati dalam pengambilan keputusan penting tersebut.

Implikasi dari Status Bencana Nasional

Deklarasi status bencana nasional memiliki implikasi signifikan, termasuk potensi mobilisasi sumber daya tambahan dan bantuan internasional. Deklarasi tersebut juga biasanya memicu kerangka hukum dan regulasi tertentu yang memfasilitasi upaya tanggap darurat dan pemulihan bencana.