Myanmar Gelar Pemilu Putaran Kedua di Tengah Kontroversi

Latar Belakang dan Konteks

Myanmar menggelar pemilu putaran kedua pada 11 Januari 2026, melanjutkan proses pemilu kontroversial yang telah dikritik karena kurangnya legitimasi. Putaran pertama mengalami partisipasi pemilih yang rendah, dengan banyak partai oposisi yang dibubarkan atau memboikot proses tersebut. Partai yang didukung militer mendominasi lanskap politik setelah pembubaran partai oposisi besar, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Proses Pemilu dan Kritik

Proses pemilu ini mendapat kritik keras dari pengamat domestik dan internasional. Putaran pertama ditandai dengan partisipasi yang rendah, yang menurut pengamat disebabkan oleh absennya partai oposisi besar yang didiskualifikasi atau memilih boikot. Putaran kedua dilihat sebagai upaya junta militer melegitimasi kontrol mereka atas negara ini setelah kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil.

Lanskap Politik Pasca-Kudeta

Kudeta militer 2021 yang menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin NLD lainnya memicu konflik sipil luas di Myanmar, sebuah negara dengan populasi 51 juta. NLD, yang memenangkan dua pemilu terakhir dengan kemenangan telak, dibubarkan bersama dengan puluhan partai anti-junta lainnya karena gagal mendaftar untuk pemilu. Berbagai kelompok pemberontak menolak berpartisipasi dalam proses pemilu, semakin memperumit situasi politik.

Reaksi Internasional dan Lokal

Komunitas internasional mengungkapkan keprihatinan atas legitimasi proses pemilu, mengingat pengaruh besar militer dan absennya partai oposisi besar. Secara lokal, proses ini mendapat resistensi, dengan banyak yang melihatnya sebagai pemilu boneka yang dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan militer.