Executive Summary

Key insights and market outlook

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menandai reformasi hukum besar setelah hampir 29 tahun ¹

. Namun, muncul kekhawatiran karena peraturan pendukung masih belum lengkap. UU baru ini memperkenalkan sanksi pidana bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan potensi penjara enam bulan ².

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Implementasi KUHP dan KUHAP Baru

Reformasi Hukum Signifikan Setelah Hampir Tiga Dekade

Indonesia telah mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026, menandai tonggak penting dalam reformasi sistem hukum negara ¹

. Perubahan besar ini muncul setelah hampir 29 tahun masa deliberasi dan persiapan. UU baru ini bertujuan memodernisasi kerangka hukum Indonesia, menyelaraskannya dengan standar dan praktik hukum kontemporer.

Kekhawatiran atas Aturan Pendukung yang Belum Lengkap

Meski langkah maju signifikan, muncul kekhawatiran terkait kesiapan peraturan pendukung. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mengakui bahwa implementasi KUHP dan KUHAP baru merupakan hasil reformasi yang telah lama ditunggu, namun kurangnya peraturan pendukung yang lengkap dapat menimbulkan tantangan ¹

.

Implikasi bagi Demonstrasi Publik

Salah satu aspek kontroversial KUHP baru adalah ketentuan terkait demonstrasi publik. Menurut Pasal 256 KUHP baru, individu yang mengorganisir demonstrasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak berwenang dapat menghadapi sanksi pidana, termasuk hingga enam bulan penjara ²

. M Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyoroti hal ini dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil pada 1 Januari 2026 ².

Analisis dan Implikasi

Penerapan UU baru ini merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ini menandai langkah progresif menuju reformasi hukum. Di sisi lain, kurangnya peraturan pendukung yang lengkap dan potensi pembatasan demonstrasi publik menimbulkan kekhawatiran tentang implementasi praktis dan dampaknya terhadap kebebasan sipil.