KUHP Baru: Sanksi Lebih Ketat untuk Gangguan Kebisingan

Kerangka Hukum dan Implikasinya

Indonesia akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026, yang membawa perubahan signifikan dalam penanganan gangguan kebisingan secara hukum. Undang-undang baru ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, secara tegas melarang pembuatan gangguan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ini termasuk memutar musik keras di malam hari, yang dapat mengakibatkan denda hingga Rp10 juta jika tetangga mengeluh.

Dampak Komunitas dan Regulasi Kebisingan

Perundang-undangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kerukunan tetangga dan menangani keluhan umum tentang polusi suara. Dengan menetapkan konsekuensi hukum yang jelas bagi mereka yang menyebabkan gangguan publik, otoritas berupaya mendorong perilaku yang lebih bijak di kalangan penduduk. Langkah ini sangat relevan di daerah perkotaan padat penduduk di mana keluhan kebisingan sering terjadi.

Ketentuan Utama dan Penegakan

KUHP baru menekankan pentingnya saling menghormati di antara tetangga dan menguraikan sanksi khusus bagi pelanggaran. Sementara mekanisme penegakan yang tepat masih dalam proses finalisasi, pengenalan undang-undang tersebut menandakan pendekatan yang lebih ketat terhadap regulasi kebisingan. Individu disarankan untuk lebih memperhatikan tingkat kebisingan, terutama pada jam malam, untuk menghindari potensi konsekuensi hukum.