OJK Terapkan Relaksasi Kredit untuk Korban Banjir Sumatra

Lembaga Keuangan diarahkan untuk Mendukung Debitur Terdampak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan bahwa lembaga keuangan telah mulai memetakan debitur yang terdampak banjir Sumatra yang memenuhi syarat untuk relaksasi kredit. Menurut Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, pemetaan ini dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak bencana.

Proses Restrukturisasi Sedang Berlangsung

Per awal Januari 2026, lembaga keuangan telah mulai mengidentifikasi dan menilai debitur yang terdampak. Mahendra menyatakan bahwa beberapa debitur sudah dalam proses restrukturisasi kredit, dengan berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara) secara aktif mengimplementasikan kebijakan OJK. Langkah-langkah restrukturisasi termasuk penyesuaian jangka waktu pembayaran dan potensi pengurangan kewajiban debitur.

Lingkup Debitur Terdampak dan Eksposur Kredit

Data awal menunjukkan bahwa lebih dari 105.000 debitur telah diidentifikasi sebagai berpotensi terdampak di tiga provinsi. Total eksposur kredit dan pembiayaan diperkirakan mendekati Rp400 triliun, melibatkan berbagai produk keuangan dari bank, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga multifinance.

Implementasi Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

OJK telah memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan perlakuan khusus dalam waktu kurang dari 10 hari sejak terjadinya bencana. OJK berkomitmen untuk memantau implementasi dan akan memberikan update secara berkala kepada publik. Mahendra juga meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan khusus terkait restrukturisasi kredit untuk bisnis yang terdampak, khususnya untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk menjaga konsistensi dalam upaya bantuan.