Executive Summary

Key insights and market outlook

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program pemeriksaan darurat terhadap keamanan siber semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) setelah terjadi peretasan layanan BI-FAST senilai Rp200 miliar ¹

². OJK telah menerbitkan regulasi termasuk POJK No.11/2024 dan SEOJK No.29/2024 untuk memperkuat sistem keamanan siber dan deteksi penipuan ². OJK juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan lembaga internasional untuk menangani kejahatan siber secara global ².

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

OJK Perkuat Keamanan Siber BPD Setelah Peretasan Besar

Respons Komprehensif terhadap Insiden Keamanan Siber

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan langsung dan komprehensif terhadap semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia setelah terjadi pelanggaran keamanan siber pada layanan BI-FAST yang menyebabkan kerugian sekitar Rp200 miliar ¹

². Peristiwa ini mendorong OJK untuk mengambil tindakan tegas dalam meningkatkan postur keamanan siber bank-bank regional.

Kerangka Regulasi dan Tindakan Pengawasan

OJK menekankan komitmennya untuk memperkuat keamanan siber sektor perbankan melalui berbagai langkah regulasi. OJK telah menerbitkan regulasi penting seperti POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Keamanan Siber bagi Bank Umum ²

. Regulasi ini memberikan kerangka komprehensif bagi bank untuk meningkatkan kapabilitas keamanan siber.

Pengawasan yang Ditingkatkan dan Kolaborasi Industri

Sebagai respons terhadap insiden tersebut, OJK menerapkan pendekatan Pengawasan Berbasis Risiko (RBS) untuk memantau kesiapan keamanan siber bank secara lebih efektif ³

. OJK juga meningkatkan kolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih kuat. OJK berupaya keras untuk kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber, terutama dalam melacak dana yang ditransfer ke aset kripto internasional ².

Kesiapan Masa Depan dan Pengawasan Perbankan Digital

Di masa depan, OJK akan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif mulai 2026 untuk lebih baik mengawasi lanskap perbankan digital yang berkembang pesat ⁴

. Direktorat baru ini akan fokus memastikan operasional perbankan digital memenuhi standar tinggi keamanan siber dan manajemen risiko. Pembentukan unit khusus ini menunjukkan pendekatan proaktif OJK dalam menghadapi tantangan kompleks di sektor layanan keuangan digital.