OJK Menerapkan Langkah-Langkah Pengentasan bagi Lembaga Keuangan yang Terkena Dampak Banjir di Sumatera

Kerangka Regulasi untuk Tanggap Bencana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengaktifkan ketentuan POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Kawasan dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Regulasi ini menyediakan kerangka kerja komprehensif bagi bank untuk mendukung debitur yang terkena dampak banjir baru-baru ini di Sumatera. POJK ini memungkinkan perlakuan khusus termasuk penilaian kualitas aset yang disederhanakan dan kebijakan restrukturisasi, khususnya untuk pinjaman hingga Rp10 miliar.

Ketentuan Utama bagi Debitur yang Terkena Dampak

1. Penilaian Kualitas Aset yang Disederhanakan: Untuk pinjaman hingga Rp10 miliar, bank dapat menentukan kualitas aset hanya berdasarkan ketepatan waktu pembayaran
2. Kebijakan Restrukturisasi: Pinjaman yang direstrukturisasi dapat langsung diklasifikasikan sebagai pinjaman yang produktif tanpa batasan plafond
3. Fasilitas Kredit Baru: Bank dapat memberikan pinjaman baru kepada debitur yang terkena dampak dengan penilaian kualitas yang terpisah
4. Manajemen Risiko: Bank harus mempertahankan praktik manajemen risiko sambil melaksanakan langkah-langkah ini

Implementasi dan Pengawasan

OJK telah mengerahkan Tim Tanggap Darurat ke daerah yang terkena dampak untuk menilai kondisi dan mengumpulkan data. Kepala Pengawasan Perbankan Dian Ediana Rae mengonfirmasi bahwa OJK terus memantau situasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan. Langkah-langkah pengentasan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara mendukung pemulihan ekonomi dan mempertahankan praktik perbankan yang prudent.