OJK Perkenalkan Wajib Rencana Keuangan Berkelanjutan untuk Dana Pensiun Besar

Regulasi Baru untuk Dana Pensiun Besar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan dana pensiun dengan aset Rp1 triliun atau lebih untuk menyusun dan menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Regulasi ini, yang ditekankan oleh Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, sejalan dengan implementasi POJK 51/2015 di tahun 2024. Regulasi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan praktik keuangan berkelanjutan di industri dana pensiun Indonesia.

Lanskap Investasi Saat Ini dan Arah Masa Depan

Saat ini, investasi dana pensiun masih terkonsentrasi pada instrumen pendapatan tetap seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito bank. Kementerian Keuangan menyarankan agar dana pensiun mempertimbangkan perluasan portofolio investasi mereka ke aset yang didukung oleh proyek energi terbarukan. Ihda Muktiyanto, Direktur Pengembangan Dana Pensiun di Kemenkeu, menekankan perlunya strategi investasi yang lebih seimbang yang mencakup instrumen hijau dan investasi berkelanjutan sambil menjaga manajemen risiko yang prudent.

Menyeimbangkan Risiko dan Imbal Hasil dalam Investasi Dana Pensiun

Meskipun pendekatan investasi saat ini telah menjaga risiko tetap terkendali, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat membatasi imbal hasil jangka panjang bagi peserta dana pensiun. Kemenkeu menganjurkan cakupan investasi yang lebih luas termasuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT), yang berpotensi meningkatkan hasil investasi sambil mendukung tujuan keberlanjutan nasional. Pergeseran strategis ini bertujuan menciptakan portofolio investasi yang lebih diversifikasi dan tangguh bagi dana pensiun.