Rencana Penghapusan KBMI 1 oleh OJK: Implikasi bagi Sektor Perbankan

Persyaratan Modal Baru di Horison

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memperkenalkan regulasi baru yang akan menghapus kategori KBMI 1 dengan menaikkan persyaratan modal inti minimum untuk bank menjadi di atas Rp6 triliun. Langkah ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada lanskap perbankan, terutama memengaruhi Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional.

Dampak pada Unit Usaha Syariah (UUS)

Perubahan regulasi yang direncanakan ini menambah kompleksitas pada ketentuan spin-off UUS yang sudah ada. Menurut POJK No. 12/2023, UUS dengan aset minimal 50% dari total aset induk atau bernilai Rp50 triliun atau lebih diwajibkan untuk melakukan spin-off. Dengan persyaratan modal baru, bank perlu mempertimbangkan berbagai opsi strategis termasuk merger, akuisisi, atau konsolidasi untuk memenuhi kedua persyaratan modal dan spin-off UUS.

Respons Industri yang Potensial

Para ahli industri, seperti Moch Amin Nurdin dari Banking & Finance Development Center, menyatakan bahwa aturan baru ini akan memperkenalkan variabel baru bagi bank dengan UUS. Bank perlu mengevaluasi dengan cermat strategi penguatan modal mereka sambil menavigasi regulasi UUS yang ada. Kombinasi persyaratan ini mungkin akan menyebabkan restrukturisasi signifikan di sektor perbankan, terutama di antara bank yang saat ini diklasifikasikan di bawah KBMI 1.

Jalan ke Depan

Regulasi yang akan datang ini mewakili perubahan signifikan dalam lanskap perbankan Indonesia. Bank perlu menyesuaikan perencanaan strategis mereka untuk mematuhi baik persyaratan modal baru maupun regulasi UUS yang ada. Industri kemungkinan akan melihat peningkatan aktivitas M&A karena bank mencari konsolidasi dan penguatan posisi modal mereka.