OJK Menindak Perusahaan Modal Ventura yang Tidak Memenuhi Syarat

Tindakan Regulasi Terhadap Perusahaan yang Kurang Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa lima perusahaan modal ventura saat ini belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum yang diamanatkan oleh regulasi. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menyatakan bahwa beberapa perusahaan modal ventura mengalami penurunan ekuitas dan kurangnya injeksi modal, yang berpotensi menyebabkan sanksi lebih lanjut termasuk pencabutan izin usaha.

Kerangka Regulasi untuk Ekuitas Minimum

Persyaratan ekuitas minimum diatur oleh Peraturan OJK Nomor 25 Tahun 2023, yang mengkategorikan persyaratan menjadi tiga kategori berbeda. Perusahaan modal ventura harus memiliki ekuitas minimum sebesar Rp50 miliar, sementara perusahaan modal ventura utang diwajibkan memiliki Rp25 miliar. Unit Usaha Syariah harus mempertahankan ekuitas minimum sebesar Rp10 miliar.

Kinerja Industri dan Pengawasan Regulasi

Hingga September 2025, industri modal ventura mencatat total pembiayaan sebesar Rp16,29 triliun, mewakili pertumbuhan tahunan sebesar 0,25% yang sangat tipis, meskipun menunjukkan penurunan bulanan sebesar 0,24%. Total aset perusahaan modal ventura mencapai Rp26,76 triliun, tumbuh 3,91% tahunan. OJK telah aktif mengawasi industri ini, baru-baru ini mencabut izin usaha PT Sarana Aceh Ventura karena gagal memenuhi persyaratan ekuitas minimum.

Tindakan Penegakan

Selama Oktober 2025, OJK mengenakan sanksi administratif kepada dua perusahaan modal ventura karena pelanggaran terhadap peraturan OJK yang berlaku. Badan pengawas terus memantau rencana aksi perusahaan yang tidak patuh, terutama berfokus pada injeksi modal dari pemegang saham atau investor strategis yang kredibel.