OJK Bakal Terapkan Regulasi Batas Bawah Imbal Jasa Penjaminan

Dukungan Industri terhadap Kebijakan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan batas bawah untuk imbal jasa penjaminan di industri penjaminan Indonesia, dengan dukungan kuat dari PT Jamkrida Jakarta. Regulasi yang diusulkan ini bertujuan menciptakan lingkungan industri yang lebih stabil dengan mencegah kompetisi berlebihan yang bisa merusak keberlanjutan bisnis.

Pertimbangan Utama dalam Implementasi

Kebijakan baru ini perlu menyeimbangkan kebutuhan stabilitas industri dengan persyaratan untuk menjaga akses ke layanan penjaminan bagi sektor produktif, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menurut Agus Supriadi, Direktur Utama Jamkrida Jakarta, implementasi harus mempertimbangkan berbagai segmen pasar untuk menghindari pembatasan akses pembiayaan bagi UMKM.

Tantangan dan Dinamika Industri

Industri penjaminan saat ini menghadapi tantangan terkait kompetisi tarif yang sering kali lebih memprioritaskan volume bisnis daripada manajemen risiko yang tepat. Agus Supriadi menekankan bahwa variasi karakteristik portofolio, terutama di segmen UMKM, membuat sulit untuk menerapkan standar tarif seragam yang secara akurat mencerminkan tingkat risiko. Untuk mengatasi hal ini, Jamkrida Jakarta telah fokus pada analisis risiko komprehensif dan peningkatan efisiensi operasional.

Pendekatan Regulasi dan Kolaborasi Industri

Ogi Prastomiyono dari OJK menyebutkan bahwa regulator akan bekerja sama dengan asosiasi industri untuk menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan. Regulasi ini diharapkan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat sambil menjaga daya saing. OJK juga mempertimbangkan kapasitas yang berbeda-beda dari lembaga penjaminan di berbagai wilayah, termasuk entitas Jamkrida provinsi.