OJK Desak Pemerintah Percepat Kebijakan Relaksasi KUR bagi Korban Bencana Sumatra

Seruan Mendesak untuk Dukungan Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mendukung pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan khusus mengenai relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi provinsi yang terdampak bencana di Sumatra ¹

²

Source 2

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-minta-pemerintah-segera-keluarkan-kebijakan-relaksasi-kur-pasca-banjir-sumatra

. Seruan tindakan cepat ini muncul setelah OJK telah menerapkan langkah-langkah untuk memberikan keringanan kepada usaha yang terdampak melalui berbagai lembaga keuangan hingga 2028.

Langkah OJK Saat Ini dan Kebijakan Pemerintah yang Diusulkan

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan bahwa otoritas mereka telah menetapkan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi usaha yang terdampak bencana, termasuk mereka yang memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank ¹

. Peraturan OJK yang ada, berdasarkan POJK Nomor 19/2022, memungkinkan restrukturisasi kredit dan langkah-langkah keringanan lainnya bagi debitur yang terdampak.

Komponen Utama Peraturan Pemerintah yang Diusulkan

Peraturan pemerintah yang diusulkan, yang saat ini dalam tahap akhir, diharapkan mencakup beberapa langkah penting bagi penerima KUR yang terdampak bencana Sumatra ¹

:

1. Restrukturisasi pinjaman untuk usaha yang menghadapi kesulitan
2. Potensi penghapusan utang bagi mereka yang usahanya tidak dapat dilanjutkan
3. Perpanjangan masa tenggang untuk pembayaran pinjaman
4. Subsidi bunga untuk penerima KUR yang ada dan baru

Timeline Implementasi dan Koordinasi

Pemerintah telah menguraikan pendekatan dua fase untuk melaksanakan langkah-langkah keringanan ini ¹

:

1. Fase pertama (Desember 2025 - Maret 2026): Penangguhan pembayaran cicilan KUR
2. Fase kedua: Relaksasi lebih lanjut dari kewajiban, berpotensi termasuk penghapusan utang bagi usaha yang tidak dapat melanjutkan operasi

Sumber

1. [Bisnis.com](
2. [Kontan](