Executive Summary

Key insights and market outlook

DPR RI menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Manokwari, Papua Barat, di mana hanya 2 dari 6 SPBU yang dapat menyalurkan solar ¹

². Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Pertamina menambah jumlah SPBU yang dapat melayani pembelian solar, mengingat antrean panjang telah terjadi selama puluhan tahun. BPH Migas mengonfirmasi bahwa standar teknis dan kebutuhan pengawasan menjadi hambatan utama SPBU lain untuk menyalurkan BBM subsidi ².

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Masalah Distribusi BBM di Papua Berlanjut: Keterbatasan SPBU Picu Antrean Panjang

Masalah Berpuluh-puluh Tahun di Manokwari, Papua Barat

Komisi XII DPR RI menyoroti masalah distribusi BBM yang terus berlanjut di Manokwari, Papua Barat, di mana warga setempat telah mengalami antrean panjang untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar selama puluhan tahun ¹

. Masalah ini berakar pada jumlah SPBU yang terbatas yang diizinkan untuk menyalurkan solar subsidi.

Keterbatasan Kapasitas SPBU Memperburuk Kelangkaan BBM

Dari enam SPBU yang ada di Manokwari, hanya dua yang saat ini dapat melayani solar subsidi ¹

². Anggota Komisi XII, termasuk Alfons Manibui dari Golkar dan Cheroline Chrisye Makalew dari NasDem, menekankan perlunya distribusi BBM subsidi yang lebih merata di antara SPBU yang tersedia. Mereka mendesak Pertamina untuk mempertimbangkan penambahan jumlah SPBU yang diizinkan untuk menyalurkan solar guna mengatasi kelangkaan kronis ¹.

Tantangan Teknis dan Regulasi

Wahyudi Anas, Ketua BPH Migas, mengakui keterbatasan kapasitas SPBU di Manokwari selama rapat dengan Komisi XII. Ia menjelaskan bahwa empat SPBU yang saat ini tidak melayani solar subsidi belum memenuhi standar teknis yang diperlukan, terutama dalam hal kemampuan pengawasan dan digitalisasi yang dibutuhkan untuk penyaluran BBM subsidi ²

.

Langkah Maju: Kolaborasi dan Infrastruktur yang Ditingkatkan

Isu ini telah mendorong seruan untuk kerja sama yang lebih besar antara Pertamina, BPH Migas, dan otoritas lokal untuk mengatasi kelangkaan BBM jangka pendek dan tantangan infrastruktur yang mendasarinya. Sementara fokus saat ini adalah pada potensi penambahan jumlah SPBU yang diizinkan, para pemangku kepentingan juga harus bekerja untuk memastikan bahwa SPBU tambahan memenuhi standar teknis yang diperlukan untuk penyaluran BBM subsidi.